Sejauh Mana Bupati/Wakil Bupati Pemkab Toba Tidak Terlibat Dugaan Korupsi Bagi Hasil Deviden

Balige, RN Permasalahan dugaan korupsi terkait Bagi Hasil Deviden atas penyertaan modal Pemkab Toba selama beberapa tahun lamanya menjadi so...

Balige, RN

Permasalahan dugaan korupsi terkait Bagi Hasil Deviden atas penyertaan modal Pemkab Toba selama beberapa tahun lamanya menjadi soal, hingga kebobrokan birokrasi/kinerja pejabat Pemkab Toba sudah pada kondisi stadium empat, hingga tidak mampu menjawab surat konfirmasi tertulis.

Rentetan permasalahan dugaan korupsi di Pemkab Toba itu diduga makin menjamur dan terkesan dibiarkan, hingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Toba "Ir.Poltak Sitorus,M.Sc" (LKPJ) diduga lolos dari penilaian DPRD Toba yang katanya sebagai Wakil Rakyat bertugas mengawasi pengelolaan dan penggunaan APBD Pemkab Toba beberapa tahun lamanya.

Kebobrokan birokasi Pemkab Toba itu dikomentari salah seorang penggiat korupsi berinisial "A.Tobing" menyatakan pada awak media saat melihat nama Bupati Toba sebagai penerima surat di Resi Pengiriman Kantor Pos adalah bentuk kebobrokan suatu birokrasi di Pemkab Toba sebab tidak mungkin Bupati Toba menerima surat/selalu ikut campur dalam menerima surat dari pihak Kantor Pos. Begitu juga tentang Administrasi Laporan Keuangan Pemkab Toba diduga tidak transparan, hingga memunculkan opini bagaimana mungkin Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Toba "Ir.Poltak Sitorus,M.Sc" (LKPJ) menghasilkan jawaban keterangan baik bila rincian didalam Catatan Laporan Keuangan Pemkab Toba saja tidak terlampir didalamnya.

Penelusuran awak media terkait hal itu ternyata mendapat tantangan dan kesulitan besar sebab perjalanan surat melewati beberapa disposisi OPD, namun kenyataannya hingga sampai saat ini jawaban dari konfirmasi surat tertulis belum juga didapatkan, diduga akibat faktor minimnya SDM OPD terkait.

Akibat lambannya jawaban atas surat konfirmasi tertulis itu, menambah opini negatif masyarakat bahwa Bupati dan Wakil Bupati juga diduga tidak sanggup menjawab surat tersebut sebab hanya orang melihat, mendengar dan terlibat langsung yang bisa menjawab surat konfirmasi tersebut "diluar itu bisa disebut sebagai keterangan saksi palsu".

Untuk itu masyarakat dan awak media meminta agar Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Toba mau memberikan jawaban prihal sejauh mana Bupati/Wakil Bupati Toba tidak terlibat dugaan korupsi bagi hasil deviden itu, agar opini negatif masyarakat tidak menilai bahwa kebobrokan birokrasi Pemkab Toba atas ketidak mampu menjawab segala permasalahan terkait penggunaan dan pengelolaan APBD beberapa tahun lamanya yang terindikasi mengalami kebocoran yang akan mengarah pada dugaan kerugian keuangan daerah miliaran itu akan terjawab benar tidaknya. 

(S.Tambunan)