LPI Ungkap Kejanggalan Proyek di Kresek Tangerang

Banten, Radar Nusantara Dewan Pimpinan Pusat Laskar Pasundan Indonesia (LPI), ungkapkan temuan kejanggalan Proyek Diduga Siluman di Unit Pel...

Banten, Radar Nusantara

Dewan Pimpinan Pusat Laskar Pasundan Indonesia (LPI), ungkapkan temuan kejanggalan Proyek Diduga Siluman di Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan jalan dam Jembatan (UPT PJJ) Tangerang DPUPR Provinsi Banten.

Kamis 6/4/2023.Hal tersebut Berdasarkan penelusuran tim investigasi LPI, Proyek pemeliharaan berkala jalan dan Jembatan Provinsi Pondok Pesantren Subulussalam, berdasarkan nomor kontrak 761/139-2/SPK/UPTDJJS/DPUPR/VII/2022 dengan nilai kontrak 825.634.000, berada di koordinat ruas jalan akses khusus menuju pondok pesantren.

Sementara, Ketua LPI menilai terdapat kejanggalan dalam nomenklatur jenis kegiatan, yang menurutnya koordinat ruas jalan tersebut idealnya berada di wilayah kewenangan UPT PJJ Tangerang, akan tetapi nomor kontrak dikeluarkan berdasarkan kewenangan UPT PJJ Serang-Cilegon.  

Kemudian, diketahui, koordinat jalan yang berada di kampung Kresek dan titik koordinat ruas jalan tersebut merupakan akses khusus menuju pondok pesantren belum diketahui jelas status kewenangannya. Terlebih, jenis kegiatan yang tercantum dalam papan informasi proyek merupakan kegiatan Pemeliharaan Berkala jalan dan Jembatan, tetapi Faktanya adalah Pembangunan ruas jalan rigid beton dengan dimensi seperti jalan Poros Desa.

"Saya menduga keras ini ada kejanggalan dari mulai kewenang, status jalan yang tidak jelas, hingga dugaan penyalahgunaan anggaran, yang terjadi pada proyek yang berlokasi di wilayah kresek , kabupaten tangerang yang mana proyek tersebut seharusnya menjadi kewenangan dari UPT PJJ Tangerang namun di kerjakan oleh UPT PJJ Seragon" dikatakan Rohmat Hidayat Ketua Laskar Pasundan Indonesia.

Lanjut Rohmat,  pihaknya pun begitu keheranan dengan proyek yang ada karena jelas di papan informasi yang di pampang proyek tersebut adalah proyek Pemeliharaan berkala jalan dan jembatan provinsi , namun pada fakta yang ditemukan adalah pembangunan jalan.

Serta tempat nya pun sedikit membingungkan karena proyek tersebut berada di dalam pondok pesantren yang mana jalan tersebut tidak berhubungan dengan akses jalan milik provinsi malahan terkesan jalan buntu.

Dikatakan  warga setempat mengungkapkan akses jalan yang di bangun itu dibangun oleh dinas namun jalan itu buntu tidak ada kendaraan yang lalu lalang. 

" jalan yang berada didalam pondok pesantren itu sekarang sulit di lewati warga karena sering nya buka tutup pagar ponpes"ungkap warga setempat.

Terlebih berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan, jalan itu bukan jalan provinsi namun jalan penghubung antar desa, yaitu jalan kecil " Ucapnya.

Berdasarkan temuan tersebut, LPI mempertanyakan kewenangan pengerjaan,perencanaan,dan titik lokasi pengerjaan yang diduga adanya kepentingan sehingga terjadi penyerobotan kewenangan pengerjaan karena mengingat ponpes tersebut berada di wilayah kabupaten tangerang bukan berada di kabupaten serang.

Dengan adanya hal di lapangan LPI akan segera melaporkan temuan tersebut karena jelas proyek yang di duga di kamuplasekan pemeliharaan berkala namun pada faktanya di bangunkan jalan baru dan berada di dalam ponpes  Serta, meminta kepada BPK, dan APH segera memeriksa kepala dinas PUPR provinsi Banten.

Sampai berita ini di terbitkan pihak dinas terkait belum bisa di konfirmasi.

(MR)