Ketum LSM CWI: Reklame di Jalan Margonda dan Juanda Depok Tabrak Aturan

Depok, RN Trotoar sebenarnya dibangun sebagai fasilitas keamanan bagi pejalan kaki. Namun, trotoar juga tak luput dari pembangunan fasilitas...

Rapat LAN Bahas Bahayanya Narkotika Di kota Depok

Kepsek SMPN 19 Serahkan bingkisan Ke Siswa/Siswi Yang Berprestasi

Pemilihan Ketua LPM Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilodong

Depok, RN

Trotoar sebenarnya dibangun sebagai fasilitas keamanan bagi pejalan kaki. Namun, trotoar juga tak luput dari pembangunan fasilitas lain.

Seperti terlihat trotoar jalan raya Margonda Kota Depok, yang digunakan untuk tempat tiang reklame liar di kawasan zona larangan, menuai protes para penggiat sosial kontrol.

Sementara, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok sedang gencar-gencarnya mendorong pengusaha  advertising untuk mematuhi peraturan terkait pengurusan izin, serta aturan zonasi status pemasangan papan reklame, terutamanya di kawasan zona Merah salah satunya tak jauh di Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) Margo City.

Menyikapi hal tersebut diatas, para penggiat sosial kontrol tersebut diantaranya Ketua Umum (Ketum) Lembaga Swadaya Masyarakat Corruption Watch Independent (LSM CWI), Wahyu Elfathir Lintang, S.H, M.H mengatakan, tiang reklame itu tepat berada di tengah trotoar sehingga terkesan menyalahi aturan Perda yang ada.

“Betul salah satu oknum pengusaha  advertesing ternama di Kota Depok, notabenenya advertesing yang besar dan diduga memiliki puluhan titik reklame di Kota Depok telah melanggar atau sudah tabrak aturan. Sebab, pemasangan reklame di zona merah yang mana fungsi Trotoar diperuntukkan untuk pejalan kaki sekitar Margo City Depok, dan hingga ditengah trotoar di Jembatan Penyebrangan Orang (JPO), serta banyak terdapat di jalan Juanda” ujarnya kepada Wartawan, Selasa (02/05/2023).

Lintang juga menjelaskan, kami melihat langsung datang ke lokasi sepanjang jalan Margonda raya dan sepanjang jalan Juanda Depok, yang didirikan reklame di daerah rampas zona larangan untuk pejalan kaki, dan bebas berdiri di ruang publik hingga bertahan lama.

"Sungguh sangat memprihatinkan, disatu sisi hal itu membuktikan kepada masyarakat bahwa kinerja Aparat yang ditugaskan untuk itu tidak bekerja sebagaimana Tupoksinya," tandasnya.

Di sisi lain, tambahnya, membuktikan bahwa kepatuhan pengusaha reklame terhadap peraturan, ketentuan, dan penegakkan peraturan daerah (Perda) sangatla lemah. Sehingga, pengusaha merasa tidak bersalah yang melanggar berbagai ketentuan yang sudah jadi ketetapan di Kota Depok.

"Hal itu bisa terjadi karena lemahnya pengawasan, serta sanksi yang diberikan, sehingga pengusaha reklame merasa tidak takut dan berkewajiban patuh terhadap ketentuan yang ada," cetus Lintang bernada keras.

Tidak hanya itu, masih kata Lintang, "Banyak juga lahan aset Pemda yang digunakan untuk berdirinya papan Reklame yang sifatnya kromesial, dan harus kita buktikan dengan pembuktian di lapangan secara langsung," pungkasnya.

M Sutoyo