Terkait Hutang PEN Dan Dugaan Penggelapan PAD Pemkab Taput "Bupati dan Wakil Bupati Berusaha Menyembunyikan Diri"

Tarutung, RN Berbagai program Pemerintah Kabupaten Taput yang berjalan selama hampir sepuluh tahun lamanya dipimpim Bupati Tapanuli Utara ...

Drs.Nikson Nababan,Msi Diduga Berlindung Dibalik Partai Politik "Kapoldasu Dan Kajatisu Tidak Mampu Ungkap Pemalsuan Dan Korupsi Pengelolaan Pinjaman Dana PEN Pemkab Taput"

Dugaan Ancaman Oknum Masyarakat Terkait Pilkada Taput Perlu Disikapi Pihak Bawaslu Dan Polres Kabupaten Tapanuli Utara

Pembangunan Jalan Sigotom-Simanampang Menelan Dana APBD Sebesar Rp 7, 6 Miliar Dilokasi Lahan Tanaman Eukaliptus PT.TPL

Tarutung, RN

Berbagai program Pemerintah Kabupaten Taput yang berjalan selama hampir sepuluh tahun lamanya dipimpim Bupati Tapanuli Utara "Drs.Nikson Nababan,M.Si" dan Wakil Bupati "S.Hutabarat,SH.MM" telah menghasilkan berbagai Piagam dan Penghargaan dari Lembaga Negara dan juga dari Lembaga Survei Umum.

Proses untuk mendapatkan piagam dan penghargaan itu sangat panjang dan sudah memakan banyak biaya untuk melangkapi prosedur penilaiannya.

Namun setelah Pemkab Taput mendapat berbagai piagam dan penghargaan itu, berbagai komentar bermunculan diperbincangkan masyarakat diberbagai Mass Media dan berbagai Madsos tentang Hutang PEN dan terkait dugaan manipulasi data LKPD atas dugaan penggelapan PAD sepuluh tahun lamanya yang diduga telah merugikan keuangan daerah mencapai puluhan miliar rupiah.

Komentar salah seorang penggiat korupsi berinisial "D Tobing" menjelaskan pada awak media bahwa data pinjaman jangka panjang Pemkab Taput tahun 2021 sudah mencapai Rp 374 miliar dengan jangka waktu pinjaman lima tahun (5) tahun dan pengeluaran untuk membayar hutang mencapai Rp 51 miliar pertahun. Padahal PAD Pemkab Taput tahun 2021 hanya sebasar Rp 162 miliar (tambahan dari PAD BLUD mencapai Rp 103 miliar).

Administrasi keuangan seperti ini sangat mengherankan dan akan menimbulkan asumsi negatif sebagai persyaratan lolosnya pinjaman PEN sebab PAD murni Pemkab Taput hanya sebesar Rp 59 miliar diterima Pemkab Taput diluar dari PAD BLUD yang mengelola sendiri PAD sebagai Rumah Sakit Umum Daerah mencapai Rp 103 miliar.

Penelusuran awak media pada pihak Pemkab Taput untuk mencari penjelasan terkait Dana Pinjaman PEN dan terkait Hutang Daerah dan juga dugaan penggelapan PAD itu ternyata mendapat jalan buntu dari beberapa SKPD di Pemkab Taput sebab Pejabat Pemkab memilih bungkam seribu bahasa.

Dengan dugaan ketidak terbukaan terkait LKPD Pemkab Taput seperti ini, KPK RI, BPK RI, Kejaksaan dan Ketua DPRD mau mengungkap permasalahan ini dan minta jangan tebang pilih dalam membongkar kasus kerugian keuangan daerah/negara yang diduga sudah berjalan hampir sepuluh tahun lamanya dengan nilai dugaan merugikan keuangan daerah ditafsir mencapai puluhan miliar rupiah. Begitu juga terkait hutang PEN Pemkab Taput yang harus dibayar tiap tahunnya yang akan mengakibatkan penurunan anggaran pertahun untuk belanja operasional dan belanja barang/jasa ditahun depan.(S.Tambunan)