JARRI Banggai Bersama Nelayan Bakal Mengadu Kekomnas HAM Atas Ketidak Adilan

Banggai Sulteng,RN Ketidakadilan terus dirasakan nelayan di Kecamatan Batui  Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah sejak beroperasinya ...

Polisi Kembali Berhasil Amankan 29 Botol Cap Tikus di Pelabuhan Luwuk.

OPS Keselamatan Tinombala,Polres Banggai Periksa Kesehatan Para Sopir

Polres Banggai Gagalkan Peyelundupan 87 Botol Miras ke Taliabo di Pelabuhan Luwuk.

Banggai Sulteng,RN

Ketidakadilan terus dirasakan nelayan di Kecamatan Batui  Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah sejak beroperasinya terminal khusus DSLNG pada tahun 2015 sampai dengan saat ini, hal ini di sampaikan oleh Ketua jaringan Advokasi Rakyat Lingkar Industri (Jarri ) Razwin Baka SH.MH pada Jum'at 23/2023.

Dikatakan bahwa pada tahun 2015, untuk kepentingan bisnisnya PT. Donggi Senoro LNG melakukan pembebasan rumpon/rakit milik nelayan Kecamatan Batui, pembebasan tersebut dilakukan pihak Perusahaan karena dianggap sebagai wilayah zona terlarang dan terbatas yg diklaim sebagai bagian dari area terminal khusus DSLNG dan sekaligus merupakan jalur keluar - masuk kapal pengangkut LNG (liquified Natural Gas),tandas Razwin.

Lanjut dia katakan ,sejak pembebasan tersebut, pihak Perusahaan menjaga ketat dengan tidak mengijinkan nelayan untuk membangun kembali sarana penunjang Nelayan, bahkan sering kali nelayan di usir apabila ada yg masuk ke area tersebut sehingga, untuk melakukan penangkapan ikan dan pembangunan rumpon/rakit, para nelayan harus menempuh jarak yang sangat jauh dari tepi Pantai,jelasnya.

"Jarak tempuh yang jauh tersebut, akibat dampak dibangunnya terminal Khusus milik PT. Donggi Senoro LNG, sehingga memberikan batasan kepada Nelayan yang berada dikecamatan Batui berdasarkan wilayah yang di klaim secara sepihak oleh PT. Donggi Senoro LNG.

Razwin menjelaskan, terkait pelaksanaan ketentuan mengenai kenavigasian pemerintah telah mengatur dalam PP No.5 Tahun 2010 tentang kenavigasian, dipasal 38 dijelaskan bahwa zona keamanan dan keselamatan yang dimaksud terdiri atas zona terlarang yaitu 500m di hitung dari sisi terluar instalasi atau bangunan sarana bantu navigasi pelayaran dan zona terbatas pada area 1.250 m dihitung dari sisi terluar zona terlarang atau 1750m dari titik terluar instalasi atau bangunan sarana bantu navigasi pelayaran. Dipasal tersebut juga memang dijelaskan pada zona terbatas dapat dilakukan pembangunan lainnya dengan ketentuan tidak menganggu fungsi dan sistem sarana bantu navigasi pelayaran setelah mendapat ijin dari menteri, artinya masyarakat boleh membangun rumpon / rakit setelah mendapatkan ijin dari menteri,tambahnya.  

lanjut dia ,PP ini yang selalu dijadikan rujukan pihak perusahaan sebagai bahan sosialisasi kepada nelayan sekitar, sehingga masyarakat tidak ada yg berani membangun kembali rumpon / rakit diwilayah tersebut.

Razwin menambahkan, padahal kalau kita mau mencermati lebih dalam, dipasal 39 dijelaskan bahwa zona keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud harus memenuhi persyaratan, ada 3 syaratnya, yaitu: a) wilayah yang akan di tetapkan sebagai zona keamanan dan keselamatan tidak terdapat bangunan atau tumbuhan yang dapat menganggu fungsi sarana bantu navigasi pelayaran. B) wilayah daratan yang akan ditetapkan sebagai zona keamanan dan keselamatan harus dibebaskan dari kepemilikan pihak lain, c) wilayah perairan yang akan ditetapkan sebagai zona keamanan dan keselamatan tidak terdapat bangunan dan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan sistem sarana bantu navigasi pelayaran. Seperti kita ketahui bahwa pelabuhan khusus DSLNG berada dikawasan pemukiman, banyak bangunan perumahan masyarakat disana sd. Radius 1750 m dari titik terluar instalasi atau bangunan sarana bantu navigasi. Dan tidak di bebaskan oleh pihak perusahaan artinya ada kepemilikan oleh pihak lain. Dengan kondisi seperti ini tentu saja perusahaan tidak bisa seenaknya melakukan klaim sepihak karena tidak memenuhi persyaratannya, apabila perusahaan selama ini melarang maka kemungkinan besar telah terjadi adanya pelanggaran HAM nelayan sekitar.

Dengan situasi ini "JARRI" (Jaringan Advokasi Rakyat Lingkar Industri) akan melakukan konsolidasi bersama Nelayan untuk melaporkan ke komnasham atas terjadinya pelanggaran ini, untuk meminta perusahaan bertanggung jawab atas hak2 masyarakat yg telah direnggut denga klaim secara sepihak demi mendapatkan profit sebesar-besarnya bagi perusahaan, dan segera meminta pihak terkait untuk mencabut status pelabuhan khusus DSLG agar tidak beroperasi dulu sampai dengan hak-hak nelayan terpenuhi,tegasnya".

(Arief Lakasim)