Permasalahan Pengembalian Dana SPJ Bupati Tapanuli Utara "Drs.Nikson Nababan,M.Si" Ke Negara Australia Terbongkar

Tarutung, RN Penyusunan data dan rincian Laporan Keuangan Pemarintah Daerah (LKPD) Pemkab Taput diduga disusun sesuka hati tanpa memikirkan ...

Dua Kali Kasus Oknum Sekda Taput Diduga Mendek Ditangan Pihak Kepolisian Wilayah Sumut

Mantan Bupati Taput Tergugat Kerjasama Lahan Bandara, Sekda Diduga Pemeran Video Viral Mesum

Pengadilan Negeri Taput Lamban Tangani Gugatan Oknum Masyarakat "Hampir Tujuh Bulan Belum Tuntas"

Tarutung, RN

Penyusunan data dan rincian Laporan Keuangan Pemarintah Daerah (LKPD) Pemkab Taput diduga disusun sesuka hati tanpa memikirkan regulasi aturan hukum yang ada.

Fakta atas penyusunan data administrasi di LKPD Taput itu begitu rapih dibuat agar tidak banyak orang yang mampu menganalisa dan memperhatikan persoalan didalamnya.

Salah satu permasalahan susunan data administrasi LKPD Taput itu terkait besaran Dana SPJ Bupati Tapanuli Utara "Drs.Nikson Nababan,M.Si" perjalanan ke Australia dengan pengembalian keuangan kekas daerah mencapai Rp 36 juta tanpa melampirkan total anggaran pengeluaran secara keseluruhan.

Penyusunan Data LKPD Taput seperti ini akan menciptakan opini negatif ditengah masyarakat sebab dana pengembalian dibuat tanpa mencantumkan data anggaran SPJ secara keseluruhan.

Dugaan pengkaburan data SPJ Bupati Tapanuli itu dikomentari salah seorang penggiat korupsi berinisial "D.Tobing" sebagai masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Taput, memberikan komentarnya pada awak media bahwa penyusunan administrasi LKPD itu perlu dilengkapi agar masyarakat bisa tahu seberapa besar anggaran Dana SPJ Bupati Taput "Drs.Nikson Nababan,M.Si" yang sudah dikeluarkan seorang kepala daerah saat melakukan kunjungan ke Negara Australia dan juga mengetahui atas dasar program apa.

Permasalahan seperti ini sangat banyak ditemui dan juga masalah SPPD Ganda tercatat di LKPD Taput tanpa ada sangsi dan tindakan berarti.

Hal seperti ini juga sudah berulangkali dikonfirmasi awak media tetapi pihak pejabat Pemkab Taput selalu memilih bungkam tanpa berani memberi penjelasan.

Dari rentetan permasalahan administrasi penyusunan LKPD Taput itu diduga merugikan keuangan Negara/Daerah dan prilaku ini diduga sudah berjalan beberapa tahun lamanya tanpa terdeteksi 35 anggota DPRD Taput. (S.Tambunan)