SD Negeri Sinarjaya 3 Bebas Pungutan, Hanya Slogan..!!

0 radar nusantara Senin, 05 Juni 2023 Edit this post

Pandeglang, RN Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kp. Haer Desa Sinarjaya Kecamatan Cigeulis Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten memasa...

Pandeglang, RN

Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kp. Haer Desa Sinarjaya Kecamatan Cigeulis Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten memasang spanduk berukuran sekira 1 x 2 meter yang ditempel di dinding sekolah bertuliskan "SD Negeri Sinarjaya 3 Menyelenggarakan Pendidikan Bebas Pungutan Bagi Seluruh Siswa" berlogo Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Dinas pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten serta Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang.

"Spanduk yang terpasang di SD Negeri Sinarjaya 3 itu tentu sebuah realita ikrar bahwa seluruh siswa bebas dari pungutan yang seyogianya harus diwujudkan dalam bentuk kegiatan yang nyata yaitu pihak sekolah tidak melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada siswa ataupun kepada wali murid", ungkapnya Munir Aktivis asal Kecamatan Cibaliung, Senin (5/6/23).

Namun dalam kenyataannya, spanduk tersebut hanya sekedar slogan untuk menutupi praktek pungutan terhadap siswa.

Spanduk itu hanya slogan, seolah untuk menutupi praktek pungutan terhadap siswa dan itu diperkuat adanya bukti berita acara musyawarah dengan dalih rapat komite pada tanggal 16 Desember 2022 dan daftar hadir.

Dalam surat tersebut tertuang menyepakati program kerja kepala sekolah yang ingin memperjelas batas tanah sekolah dengan masyarakat, membantu kekurangan meja dan kursi, memberikan tugas kepada kepala sekolah untuk pengadaan kaos anak dan guru, menyelesaikan perapihan jalan paving block dari jalan desa ke gedung sekolah tetapi untuk mendukung kegiatan itu, wali murid harus sukarela memberikan uang Rp. 200.000,- yang dicicil selama enam bulan bahkan diperkuat adanya daftar hadir", jelas Munir.

Untuk itu, saya minta kepada pihak Dinas pendidikan kepemudaan dan olahraga Kabupaten Pandeglang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi untuk menindaklanjuti permasalahan ini termasuk Inspektorat Kabupaten Pandeglang, Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Banten dan pihak kepolisian untuk mengusut tuntas terkait hal ini termasuk adanya dugaan Mark Up jumlah siswa," tegasnya.

Terpisah, Maswadi,S.Pd.I., M.Pd Kepala SD Negeri Sinarjaya 3 mengaku tidak melakukan pungutan terhadap siswa atau wali murid.

"Saya sebenarnya tidak melakukan pungutan, karena saya tidak mengumpulkan uang dari siswa atau wali murid dan itu dikumpulkan di Komite, selanjutnya Komite menyuruh saya untuk membelikan kaos dan itu hasil musyawarah dan kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 tidak punya kaos sehingga uang tersebut dibelikan kaos", jelas Maswadi.

Selain itu, uang dari Komite itu juga digunakan untuk kepentingan memperjelas batas tanah dengan sekolah dan paving block.

"Hasil penelusuran, tanah SD Negeri Sinarjaya 3 itu berasal dari tanah bengkok milik desa dan sekolah itu numpang disitu tadinya dan berdasarkan keterangan dari Pak Uri mantan Kepala Desa bahwa luas tanah adalah 1992 meter persegi dan kalau sekarang diukur itu tanahnya tidak ada, dan bila berdasarkan informasi dari masyarakat yang tahu, bahwa rumah disebelah sekolah itu adalah punya sekolah, dan Majlis punya sekolah", terangnya.

Saat ini, saya bingung karena nanti begini terus, bisa bisa yang akan datang mereka tidak tahu sama batas tanah, makanya saya punya itikad baik, punya niat baik jangan jangan nanti tanah sekolah ini habis, lalu siapa yang mempertahankan, imbuhnya.

"Soal uang pungutan itu, kalau saya sebut itu adalah kewirausahaan untuk kepentingan sekolah terkumpul Rp. 7.700.000,- dengan masing-masing siswa Rp. 200.000,- dan uang tersebut digunakan untuk pembelian kaos, pemasangan paving block, patok batas tanah, meja belajar 3 buah dan kursinya 6 buah karena ada siswa kelas IV ada siswa yang tidak duduk di kursi hanya dibawah padahal meja guru sudah dibawa untuk siswa", pungkasnya. (Wan).