Sekdakab Deliserdang buka forum komunikasi dengan pemangku kepentingan Deliserdang

Deli Serdang, Radar Nusantara  Kewajiban pemerintah sesuai Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, mengatakan fakir miskin dan anak terlantar dipeli...

Masyarakat Deliserdang jangan mudah terhasut dan terpecah belah dengan Pilkada ini kata AMPUH.

Siapa Yang Salah Kepala Desa Dagang Kerawang Apa Kecamatan Tanjung Morawa Dengan Kejadian Pengajian Akbar Kaum Ibu

Jhoni Suherianto Resmi Jabat Ketua DPC PWRI Deli Serdang

Deli Serdang, Radar Nusantara 

Kewajiban pemerintah sesuai Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, mengatakan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Artinya, semua warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapat pelayanan kesehatan yang baik. Tidak ada yang dibeda-bedakan.

Penegasan ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Deli Serdang, H. Timur Tumanggor, SSos, MAP, ketika membuka Pertemuan Forum Komunikasi dengan Pemangku Kepentingan Utama Kabupaten Deli Serdang Semester I Tahun 2023, di Ruang Meeting The Prime Plaza Hotel, Jalan Sultan Serdang, No. 88, Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Jumat, 14 Juli 2023.

"Fakir miskin menjadi tanggung jawab negara, termasuk dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ini. BPJS Kesehatan sudah memberi yang terbaik, termasuk rumah sakit. Sudah positif, baik yang mandiri, baik itu Dinas Kesehatan, dan lainnya. Tidak ada bedanya yang biaya sendiri maupun BPJS. Harapan masyarakat Deli Serdang, yang sudah baik, bisa lebih baik ke depannya," ucap Sekda di acara yang turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan, dr. Asri Ludin Tambunan; Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Budi Iswan Sinaga, SSTP; Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset, Baginda Thomas Harahap, SH; Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Dr. Ir. Remus Hasiholan Pardede, MSi; Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Drs. H. Misran Sihaloho, MSi; Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Drs. Khairul Azman, MAP; Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Putra Jaya Manalu, SE, MM; dan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Deli Serdang, H. Surya Putra.

Sekda meminta BPJS Kesehatan untuk menjelaskan bagaimana skema yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perangkat desa, organisasi perangkat daerah dan lainnya.

"Karena ini persentasenya cukup tinggi. Bagaimana juga bagi tenaga kerja yang tidak diberi upah, misalnya, petani, nelayan dan lainnya. Karena yang kaya dan miskin itu sama," tegas Sekda pada pertemuan yang juga dihadiri Kepala BPJS Kesehatan Lubup Pakam, dr. Zoni Anwar Tanjung, MM, AAAK.

( hojutra_iwoi02 )