Laporan Masyarakat Mandek,Wartawan Tak Boleh Bawa HP Dalam Gedung Kejari Tebing Tinggi

Kota Tebing Tinggi, RN -  Kasus korupsi yang diduga merugikan keuangan daerah semakin menjamur di Pemko Tebing Tinggi, hal ini d...

Kadaluarsa Obat-Obatan Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi Mencapai Rp 1,1 Miliar Berbahaya Bila Dikonsumsi Pasien

Tidak Puas Dengan Hibah Mencapai Rp 17,8 Miliar "Wajah Kantor Kejaksaan Negeri Kota Tebing Tinggi Ganti Tampilan Baru"

 Kadaluarsa Obat Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi Mencapai 1.1 Miliar "Inspektorat Prematur Dan Ketua DPRD Kemampuan Setingkat SD"

Kota Tebing Tinggi, RN- Kasus korupsi yang diduga merugikan keuangan daerah semakin menjamur di Pemko Tebing Tinggi, hal ini diduga imbas dari kinerja pengawas dan lambanya penindakan hukum.

Kasus korupsi itu sudah selalu menjadi sorotan masyarakat penggiat korupsi dan malah sudah dilaporkan pada pihak Aparat Penegak Hukum terkhusus pada pihak Kejaksaan Negeri Kota Tebing Tinggi.

Berbagai laporan masyarakat terkait dugaan korupsi yang dikirimkan ketangan pihak Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi dinilai lamban ditindak lanjuti dan ada pula yang bertahun lamanya belum ada tindak lanjut sama sekali.

Komentar salah seorang penggiat korupsi berinisial "D.Nambela" menjelaskan pada awak media atas pengalamannya beberapa kali mendampingi Oknum Masyarakat sebagai pelapor dugaan korupsi dan sampai pada proses permintaan pihak Kejaksaan pada pelapor hadir untuk kesiapannya dalam melengkapi Standar Opererasional Pemeriksaan Kejari Tebing Tinggi terkait Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terkait kasus Kerjasama Pemko Tebing Tinggi dangan pihak ketiga Eks Herna diduga merugikan keuangan daerah mencapai Rp 1,7 miliar juga masih berjalan ditempat.

Begitu juga terkait aturan pada awak media tidak boleh membawa tas beserta alat elektronik/HP dinilai sudah sangat berlebihan sebab akan berbenturan dengan Undang-Undang PERS.

Fakta itu pun dialami oleh Ketua Pengurus Daerah Media Independen Online (PD MIO) Kota Tebing Tinggi inisial "Jhon.P.Tobing" saat ingin melakukan konfirmasi bersama rekannya pada pihak Kejaksaan Negeri yang juga harus meletakkan alat eletronik/HP pada Box Satpam, hingga konfirmasi pada Oknum pihak Kejaksaan itu terkesan bicara dikedai kopi sebab siapa pun awak media akan berpikir berapa kali bila membuat berita atas jawaban Oknum pihak Kejaksaan bila sesuka hati dalam memberikan keterangan sebab bisa jadi akan dituntut balik bila Oknum Kejaksaan itu membantah keterangannya dalam pemberitaan.

Kondisi seperti ini, sebut Jhon P Tobing perlu menjadi perhatian khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) sebab menurutnya aturan dan kebijakan di Kejari Tebing Tinggi dinilai sudah berbenturan dengan UU Pers dan Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

"Awak media mestinya bisa mencari dan mendapatkan keterangan dari sumber fakta bukti melalui rekaman video-audio agar suatu produk berita di media dapat dipertanggungjawabkan secara kode etik profesi wartawan apalagi dalam hal ini terkait prihal adanya laporan masyarakat yang sedang ditangani Kejari Tebing Tinggi," tutup Jhon P.Tobing.(S.Tambunan)