Kadaluarsa Obat Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi Mencapai 1.1 Miliar "Inspektorat Prematur Dan Ketua DPRD Kemampuan Setingkat SD"

Tebing Tinggi, RN Administrasi Perencanaan dan pengelolaan Dana APBD/LKPD Kota Tebing Tinggi yang terlihat sembraut beberapa tahun lamanya d...

Walikota Tebing Tinggi Hadiri Rangkaian Peringatan Anniversary Irian Supermarket ke 21

R.APBD Tebing Tinggi Rp. 1,4 Triliun

Mobil Transportasi BHL Dinas Kebersihan Dilalap Si Jago Merah

Tebing Tinggi, RN

Administrasi Perencanaan dan pengelolaan Dana APBD/LKPD Kota Tebing Tinggi yang terlihat sembraut beberapa tahun lamanya dan terkesan dibiarkan tanpa ada perbaikan sedikitpun oleh Pejabat Pemko Tebing Tinggi.

Salah satu masalah itu terkait dengan kadaluarsa obat-obatan Dinas Kesehatan mulai tahun 2020 s/d 2022 tercatat mencapai Rp 1,1 Miliar rupiah.

Kadaluarsa obat-obatan itu mulai terbongkar saat awak media melakukan konfirmasi terkait Pendapatan, Belanja dan Silpa yang dikelola Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi beberapa tahun lamanya. Perbincangan awak media pada salah seorang Oknum Kepala Dinas Kesehatan berinisial "NY" diruang kerjanya dengan memberikan penjelasan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikelola Dinas Kesehatan tidak ada sebab pelayanan kesehatan di Kota Tebing Tinggi digeratiskan dan tidak ada lagi masyarakat yang berobat menggunakan umum/bayar.

Saat awak media mempertanyakan mulai dari Pendapatan JKN dan BOK apa rinciannya terdata di APBD/LKPD berinisial "NY" memilih bungkam.

Konfirmasi terkait kadaluarsa obat-obatan mencapai Rp 1, 1 Miliar Kadis Kesehatan berinisial "NY" juga tidak berani menjawab dan NY mengatakan bahwa RSUD Kumpulan Pane memang dibawah naungan Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi.

Menelusuri permasalahan kadaluarsa obat-obatan itu awak media juga mencoba mempertanyakan hal itu pada salah seorang Oknum Kepala Puskesmas melalui pesan whatshap yang mengatakan bahwa pihak Puskesmas hanya terima pendistribusian obat-obatan itu sebab pengadaan obat-obatan adalah kewenangan pihak Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi.

Prihal masalah kadaluarsa obat-obatan mencapai Rp 1,1 Miliar itu juga dikonfirmasi awak media pada Oknum Ketua DPRD Kota Tebing Tinggi berinisial "BS" melalui pesan whatshap tetapi cukup disayangkan, hingga sampai berita ini di muat inisial BS diduga ikut memilih bungkam tanpa ada penjelasan sedikitpun.

Fakta ini ditanggapi salah seorang penggiat korupsi berinisial 'D.Nambela" dengan memberikan komentarnya bahwa masalah kadaluarsa obat-obatan ini jangan dianggap sepele sebab kerugian yang diakibatkan terkait kadaluarsa obat-obatan di Dinas Kesehatan mencapai Rp 1,1 Miliar itu sudah mencederai perasaan masyarakat Kota Tebing Tinggi. Dimana D.Nambela mengatakan bahwa kadaluarsa obat-obatan mencapai Rp 1,1 itu diduga merupakan tindakan melalaikan Tugas yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah sebab obat-obatan mencapai Rp 1,1 Miliar itu akan terbuang dan dibuang sebab tidak bisa digunakan lagi.

Masalah ini pun disampaikan awak media pada salah seorang Oknum Kejaksaan saat melakukan kunjungan kekantor Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi dan Oknum Kejaksaan yang tidak ingin namanya disebut menyatakan agar kasus kadaluarsa obat-obatan ini bisa dibuat lapornya pada pihak Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi agar kasus kadaluarsa obat-obatan ini bisa ditindaklanjuti sebab disuga sudah mengakibatkan kerugian keuangan Daerah/Negara.

Fakta terkait kadaluarsa obat-obatan mulai tahun 2020 s/d tahun 2022 ini diduga lolos dari pengawasan Inspektorat yang pegawainya diduga titipan pejabat dan prematur dibidang keahlian administrasi APBD dan LKPD. Begitu juga Ketua DPRD berinisial "BS" diduga punya GELAR TINGGI tetapi Kemampuan Setingkat Sekolah Dasar dalam mengetahui apa APBD, LKPD dan LKPJ Kota Tebing Tinggi yang banyak menyimpan masalah dugaan penipuan dan pemalsuan data yang mengakibatkan kerugian keuangan Daerah/Negara beberapa tahun lamanya. (S.Tambunan)