Ketua IPB Iwan : Peran Serta Media Dalam Gerak Pembangunan Desa

Pandeglang, RN Ketua Ikatan Pewarta Banten (IPB), Iwan Suhawan dalam menyikapi pengelolaan dan penggunaan dana desa agar tepat sasaran dan s...

Berdalih Sibuk, Kades Cimoyan Belum Bagikan BLT DD Tahap II Tahun 2022

Warga Cibaliung Diduga Bangun Ruko Pada Lahan Aset Pemda Pandeglang

Akibat Angin Kencang, Pohon Kelapa Tumbang Dan Tutupi Akses Jalan Raya Sumur

Pandeglang, RN

Ketua Ikatan Pewarta Banten (IPB), Iwan Suhawan dalam menyikapi pengelolaan dan penggunaan dana desa agar tepat sasaran dan sesuai harapan pemerintah dalam mewujudkan pengentasan kemiskinan, serta memajukan pembangunan dan perekonomian masyarakat, maka dipandang perlu adanya peran serta media massa sebagai bentuk informasi dan transparansi publik.

Iwan menyampaikan, media sebagai sarana informasi publik salah satu solusi bagi pemerintahan desa dalam mempublikasikan setiap kegiatan pembangunan desa yang anggarannya bersumber dari dana desa.

Dikatakannya, baru - baru ini pihaknya melalui organisasi kewartawanan mengajukan permohonan kerjasama publikasi dalam bentuk iklan atau advertorial kepada seluruh kepala desa melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Pandeglang.

"Alhamdulillah permohonan tersebut diterima dan setujui pihak pemerintahan desa yang siap mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 2 juta untuk biaya publikasi advertorial selama 1 tahun anggaran," kata Ketua IPB, Kamis (27/2/24). 

Sedangkan teknis pelaksanaannya tambah aktivis dan juga seorang jurnalis ini menjelaskan bahwa anggaran tersebut nantinya akan dibayarkan kepada media yang meliput atau mempublikasikan setiap kegiatan pembangunan desa dalam bentuk advertorial minimal lima kali penayangan dalam satu tahun anggaran dengan materi pemberitaan yang berbeda.

"Hasil karya jurnalistiknya itu, akan dijadikan sebagai laporan pertanggung jawaban media yang tentunya akan di SPJ kan," katanya

Menurutnya, bila mengkaji dari aspek hukum, tentunya kerjasama kemitraan untuk publikasi ini, berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 16 Tahun 2018, sudah tidak ada masalah. 

"Pengawasan Dana Desa ini, sudah menjadi tanggung jawab kita semua tidak hanya media akan tetapi peran serta masyarakat itu lebih utama. Untuk itu mari kita bersama-sama turut mengawal pengalokasian dana desa, agar sesuai peruntukannya demi tercapainya cita-cita bangsa di setiap aspek pembangunan desa," pungkasnya.*(As).