LSM GPS Banten Akan Laporkan Dugaan Pungli Bansos BPNT Desa Bojongmanik ke Polisi

Pandeglang, RN  Menyikapi adanya informasi dugaan pungutan liar (pungli) usai penyaluran bantuan sosial Program ia Bantuan Pangan Non Tunai ...

KTH Kecewa, Dana Sharing LMDH Dikuasai Kades Cipinang

Perkembangan Proses Hukum Penganiayaan Wartawan Saksi Dimintai Keterangan Polisi

Lama Tak Terealisasi, Program Pengadaan Mobil LMDH Tani Rimba'Jaya Dipertanyakan

Pandeglang, RN 

Menyikapi adanya informasi dugaan pungutan liar (pungli) usai penyaluran bantuan sosial Program ia Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang terjadi di Desa Bojongmanik Kecamatan Sindangresmi Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, hingga kini terus menuai polemik di tengah masyarakat. 

Kepada media, Ahmad Khotib Sekertaris Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gabungan Pejuang Sukarelawan (GPS) Banten meminta kepada aparat penegak hukum (APH) untuk segera menindak pelaku yang diduga melakukan pungli (pungutan liar) Bansos.

Pihaknya mengaku dapat informasi dari warga yang dapat dipercaya bahkan dalam beberapa hari terakhir sudah ada beberapa temuan dugaan pungli bansos yang muncul ke publik di Kabupaten Pandeglang salah satunya terjadi di Desa Bojongmanik Kecamatan Sindangresmi.

"kasus ini harus diungkap kebenarannya apa benar kasus pungli terjadi atau tidak karena muncul persepsi dan argumen yang dipelintir oleh oknum demi melancarkan kegiatannya dengan memanfaatkan jabatan dan kewenangannya sementara fakta dan peristiwa tentu tidak bisa dipungkiri, akui saja bila benar terjadi, katakan merah bila merah dan jelaskan putih bila benar memang putih," kata Ahmad Khotib Senin (25/3/24). 

Kasus dugaan pungli itu yang diakui sebagai kebiasaan atau tradisi merupakan kebijakan yang tidak boleh ditiru oleh siapapun terlebih bila dilakukan atau disuruh oleh Pegawai Desa baik secara langsung atau tidak langsung. 

"Menteri Sosial Tri Rismaharini pernah berpesan agar penerima (KPM) bansos menolak segala bentuk pungutan liar yang diminta oleh pihak tertentu terkait program dari Kementerian Sosial dan bila ada terjadi pungli maka segera laporkan ke Pemerintah, kalau gini gini terus tidak bisa selesai urusannya, kapan warga kurang mampu mau bisa sejahtera ??" katanya. 

"Saya dari LSM GPS Banten, akan terus mengumpulkan bukti atas dugaan pungli tersebut namun sebelumnya kami memberikan himbauan dan kesempatan kepada pihak pemerintah desa untuk mengembalikan uang pungutan tersebut sampai penerima PKH BPNT benar benar menerima utuh." tegas Ahmad Khotib saat ditemui di sela sela buka puasa di Hamparan Cafe & Restaurant Jl Raya AMD - Pandeglang.

"Apabila tidak kunjung dikembalikan kepada KPM dan kami sudah menemukan cukup bukti adanya pungli dibawah maka tentunya kami akan laporkan hal tersebut kepada instansi berwenang termasuk kepada APH untuk segera memproses atau melakukan penyelidikan", ujarnya.

Dikonfirmasi sebelumnya, Camat Sindangresmi, Muklis Aripin, SH saat diminta tanggapannya dugaan pungli bansos BPNT di Desa Bojongmanik menyampaikan akan konfirmasi ke pihak desa dahulu. "Hampura (maaf) saya mau konfirmasi dulu ke pihak desa besok", ucapnya singkat. *(Wan).