Penerapan UU No 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dana Covid-19 Perlu Dipidana Berat

Tebing Tinggi, RN Prilaku Oknum Pejabat Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi yang diduga melakukan korupsi anggaran pada saat pademi Covid-1...

Pembangunan Musolla Dinas Pendidikan Terlihat Mangkrak Hampir Setahun Lamanya

Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi Berbisnis Pemutaran Film Berjudul “Selembar Itu Berarti”

Pekerjaan Fisik Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi “Terindikasi Dugaan Korupsi Mark Up dan Tidak Sesuai Spesifikasi”

Tebing Tinggi, RN

Prilaku Oknum Pejabat Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi yang diduga melakukan korupsi anggaran pada saat pademi Covid-19 sempat menjadi perhatian masyarakat umum terkait pidana hukuman berat.

Perhatian masyarakat dan penggiat korupsi pada pidana berat itu menjadi pembahasan publik dan berharap agar Penegak Hukum berani melakukan tindakan tegas pada Oknum yang diduga sengaja melakukan perbuatan korupsi dengan memanfaatkan Dana Covid-19 untuk memperkaya diri sendiri atau kelompoknya.

Adapun salah satu prilaku Oknum itu terjadi di Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Tebing Tinggi yang telah menyalah gunakan Dana Covid-19 itu saat masa Covid-19 ditahun 2020 diduga dengan sengaja mengalihkan Dana Covid-19 untuk kebutuhan Belanja Kantor yang tidak sesuai dengan kepentingan pembiayaan Covid-19.

Permasalahan ini mencuat setelah TIM Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara melakukan pemeriksaan di salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Tebing Tinggi.

Dimana hasil pemeriksaan menjelaskan temuan bahwa pihak Dinas Kominfo Kota Tebing Tinggi diduga telah menggunakan Dana Covid-19 tanpa regulasi aturan dan dengan alasan bahwa anggaran Dinas Kominfo katanya saat itu tidak mencukupi.

Alasan pihak Oknum Kominfo Kota Tebing Tinggi ini pun dibantah salah seorang penggiat korupsi berinisial 'D.Nambela" saat dikonfirmasi pihak media, mengatakan bahwa Oknum pihak Dinas Kominfo ini asal bicara tanpa melihat bahwa anggaran Belanja Dinas Kominfo ditiap tahunnya makin besar yaitu tahun 2020 sebesar Rp 8,6 miliar , tahun 2021 sebesar Rp 11,5 miliar dan tahun 2022 sebesar Rp 13,2 miliar.

Saat dicoba dikonfirmasi awak media kekantor Dinas Kominfo pihak Dinas tidak mau memberikan penjelasan, hingga awak media mencoba mengirimkan surat konfirmasi tertulis tetapi pihak Dinas Kominfo hanya membalas jawaban tanpa memberikan keterangan lengkap.

Atas keterangan pihak Dinas Kominfo Kota Tebing Tinggi yang diduga suka berdalih bahwa Dinas kekurangan anggaran/tidak mempunyai anggaran cukup dengan dalih mempersalahkan bahwa Sekda, Bappeda dan Kaban BPKPAD diduga tidak mendukung program dinas kominfo.

Alasan pihak Dinas Kominfo ini diduga mengalihkan tanggungjawab atas bobroknya perencanaan dan program pengelolaan anggaran Dinas Kominfo itu.

Prilaku seperti itu perlu menjadi perhatian Pj.Walikota Tebing Tinggi agar perlu melakukan evaluasi Kinerja beberapa OPD yang diduga tidak becus lakukan Tugas dan Fungsinya.

Permasalahan ini juga perlu diusut oleh pihak Penegak Hukum agar Oknum pelaku tindak pidana dugaan korupsi Dana Covid-19 mendapat ganjaran hukum berat terkait UU Nomor 20 tahun 2001 atas perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tidak pidana korupsi terkait kejahatan korupsi yang dilakukan saat bencana alam dan krisis ekonomi dapat dipidana berat. (S.Tambunan)