Sekjen APDESI Kabupaten Kuningan siap dukung dan kawal Hj.HENY ROSDIANA, S.Sos, M.Si jadi Bupati

Kuningan, RN Disela sela kesibukannya Sekjen DPC Apdesi Kab Kuningan UMAR HIDAYAT (Kepala Desa Jagara) red. Menyikapi bermunculannya calon k...

Kuningan, RN

Disela sela kesibukannya Sekjen DPC Apdesi Kab Kuningan UMAR HIDAYAT (Kepala Desa Jagara) red. Menyikapi bermunculannya calon kandidat Bupati/Wakil Bupati Kuningan pada ajang Pilkada Kab Kuningan tahun ini, peranan Apdesi Kabupaten Kuningan sebagai wadah Organisasi Para Kepala Desa se Kab Kuningan, atas dorongan dan dukungan 32 DPK Apdesi se Kab Kuningan, sebagai halnya yang sempat disampaikan oleh Ketua DPK Apdesi Kec Ciawigebang YAYAT SUPRIATNA (Kepala Desa Karang Kamulyan) red, bahwa benar Ketua DPC Apdesi Kabupaten Kuningan Hj.HENY ROSDIANA, S.Sos, M.Si (Kepala Desa Linggasana) red, akan dicalonkan sebagai bakal calon Bupati Kuningan pada ajang Pilkada kota Kuda tahun 2024.

"Saya selaku Sekjen DPC Apdesi Kuningan menyatakan siap mendukung dan mengawal niat baik Ketua Apdesi dalam mengikuti bursa pencalonan Bupati Kuningan tahun ini, yang tentunya harus melalui proses dan tahapan demi tahapan berdasarkan ketentuan KPU Kab Kuningan," katanya

Kebih jauh dia memaparkan ,Tujuannya mengusung Ketua Apdesi untuk mengikuti pencalonan bacabup kuningan, pertama jika Bupati Kuningan basicnya dari unsur Kepala Desa, saya yakin dalam perjalannya akan memperhatikan kepentingan pemerintahan desa selama tidak keluar dari koridor tupoksi kepala daerah, kedua kami jelas merasa bangga dan besar hati, di kuningan ada kepala desa yang menjadi bupati karena selama ini yang menjadi bupati kuningan basicnya adalah birokrat, pengusaha bahkan politisi.

Harapan kami kedepan Bupati Kuningan harus sosok yang sudah tahu persis tupoksi pemerintah desa, yang notabene bahwa kepala desa adalah pejabat yang tahu persis keadaan desa yg sesungguhnya, baik secara langsung menghadapi berbagai karakter masyarakat maupuna dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yang dalam tata kelolanya selalu di atur oleh pemerintah daerah, sehingga perjalanan penyelemggaraan pemerintahan desa terkesan dipaksakan harus mengikuti alur kebijakan aturan pemda melalui peraturan bupati, padahal sesungguhnya dalam pelaksanaan penyelenggaran pemerintahan desa, antara desa satu dengan desa yang lainnya belum tentu sama, seperti halnya program ketahanan pangan.

Kedua, selama ini kepala daerah belum pernah ada yang memperhatikan kepala desa dan perangkat desa, seperti layaknya ASN yang mendapatkan gaji besar disesuaikan dengan golongan, masih dapat gaji 13, gaji 14 bahkan THR.

Sementara kepala desa dan perangkat desa yang hanya menerima gaji dibawah ASN golongan II/A, tidak mendapat THR apalagi gaji ke 13 dan ke 14. Kedepan jika Ketua DPC Apdesi Kuningan terpilih menjadi Bupati Kuningan, saya yakin kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa akan lebih sejahtera, minimal sama dengan ASN golongan II/A.

Kalo bicara dukungan dari masyarakat desa, insya alloh saya optimis pasti masyarakat akan mendukungnya jika pada waktunya Ketua Apedesi resmi menjadi Calon Bupati Kuningan, dengan siapapun dan dari unsur manapun cawabup sebagai pendampingnya, karena saya yakin dukungan penuh kepala desa se-kab Kuningan akan solid dalam satu komando.

Bicara berangkatnya dari kendaraan mana, selama peraturan KPU tidak berubah, kenapa tidak pencalonan Ketua Apdesi Kuningan kita dorong melalui jalur independen," paparnya.

(Fulls)