Kegiatan Usaha & Pengelolaan Keuangan BUMDes Kertaraharja Penuh Misteri

Pandeglang, RN Dana Penyertaan modal yang digelontorkan Pemerintah Desa melalui Dana Desa untuk pengembangan usaha BUMDes Kertaraharja kini...

Pandeglang, RN

Dana Penyertaan modal yang digelontorkan Pemerintah Desa melalui Dana Desa untuk pengembangan usaha BUMDes Kertaraharja kini jadi sorotan sejumlah aktivis dan penggiat sosial, lantaran ada sejumlah keganjilan yang diduga dilakukan oleh pengurus BUMDes soal kegiatan usaha tanpa bentuk dan pengelolaan keuangan BUMDes tanpa pertanggungjawaban.

Hal itu disampaikan, Nana Suryana, SE selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Pandeglang Laskar Garda Banten ke media, Rabu (1/5/24).

"Dana penyertaan modal untuk BUMDes Kertaraharja menurut informasi warga bahwa sejak dibentuk beberapa tahun lalu hingga sekarang tidak ada realisasi usaha apapun, padahal dana penyertaan modal kurang lebih hampir mencapai Rp.100 juta. Walaupun nilainya tidak begitu besar namun tetap harus dipertanggungkan baik bentuk kegiatan usaha maupun soal tranparansi pengelolaan keuangan yang sudah bertahun tahun penuh misteri," jelas Nana Suryana, SE.

Nana mengatakan dana penyertaan modal itu bila dilihat dari petunjuk teknis penggunaan anggaran Bumdes bahwa dana Bumdes hanya boleh untuk usaha pengembangan produk ataupun penggantian produk, tidak boleh di gunakan untuk hal lain.

"Dana penyertaan modal BUMDes boleh digunakan untuk jenis usaha yang dapat dikembangkan diantaranya: usaha bisnis sosial melalui usaha air minum desa, usaha listrik desa dan lumbung pangan, usaha bisnis penyewaan melalui usaha alat transportasi, perkakas pesta, gedung pertemuan, rumah toko dan tanah milik BUMDes dan usaha bersama (holding) dan jangan sampai dana BUMDes digunakan hanya untuk kepentingan Kepala Desa atau PJ Kades, perangkat desa atau hanya untuk Direktur BUMDes dan pengurus lainnya, tanpa kegiatan usaha," katanya.

"Saya berharap agar BUMDes Kertaraharja bukan saja hanya sekedar dilakukan pembinaan oleh Kades/PJ kades, BPD atau pihak Pemerintah Kecamatan saja tetapi harus dibentuk tim independen untuk mengaudit dana BUMDes bila perlu harus dilaporkan ke APH agar diproses secara hukum jika terjadi dugaan penyelewengan," pintanya.

Terpisah, Direktur BUMDes Kertaraharja Imas saat dikonfirmasi menyampaikan sedang dalam masa pembinaan laporan BUMDes.

"Maaf pak sebelumnya, saat ini saya sedang dilakukan pembinaan oleh pihak kecamatan terkait laporan Bumdes," ungkap Imas melalui WhatsApp tanpa mau menjelaskan dana penyertaan modal maupun bentuk usahanya. Namun, Imas menyarankan bila mau konfirmasi lagi agar datang ke Balai Desa.

Nanti bisa datang ke Balai desa jika laporan keuangannya sudah rampung dan nanti akan diadakan Musdes terkait Bumdes. Nuhun (terima kasih) sebelumnya," pungkasnya. *(Wan).