Kinerja Dinsos Kuningan Dinilai Bobrok, Ketua Forwades Minta P.J.Bupati Lakukan Evaluasi

Kuningan, RN Menyikapi maraknya permasalahan kasus program sosial di wilayah Kabupaten Kuningan, Ketua forum wartawan Desa dan sekolah (Forw...

Personil Polsek Pasawahan Monitoring Giat Vaksinasi Covid-19

Bhabinkamtibmas Polsek Ciniru Desa Cipedes Sosialisasi PMK Pada Hewan Ternak Warga.

Polsek Mandirancan Giat Sambang ke Kampung Tangguh Lodaya Warga Binaan di Desa Kertawinangun.

Kuningan, RN

Menyikapi maraknya permasalahan kasus program sosial di wilayah Kabupaten Kuningan, Ketua forum wartawan Desa dan sekolah (Forwades) Suradi menilai, akibat lemahnya pengawasan dan pembinaan dari pihak Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Kuningan.

"Dari mulai program Bantuan Sembako Pangan Non Tunai (BPNT) atau Bantuan Sembako Pangan (BSP) , Program Keluarga Harapan (PKH) yang tidak sesuai pedoman umum yang di tetapkan pemerintah dan adanya oknum perangkat desa bahkan Kades, yang menguasai Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ," kata Suradi kepada awak media ini, Selasa (7/5/2024).

Bahkan, lanjut Suradi, ada pula setelah pencairan bansos ,Keluarga penerima manfaat (KPM) di anjurkan menyerahkan sejumlah uang dengan alasan biaya gesek bahkan sampai ada bahasa untuk operasional, padahal jelas kalau pencairan bansos semestinya harus utuh nilainya sampai pada KPM. Sehingga tak jarang keluh kesah KPM langsung terdengar ke telinga saya ," ujarnya 

Masih menurut Suradi, tiap program pasti ada pendamping nya masing masing , dan pendamping pasti bikin laporan pihak diatasnya dan diteruskan ke Kasie,Kabid , Kadis bahkan sampai ke bupati. Tapi faktanya dugaan pelanggaran terus terjadi .dulu di kecamatan ,Pancalang , Cidahu , Nusaherang dan sekarang di Kecamatan Kramat Mulya tepatnya desa Gandasoli.

Sementara kata Suradi, sampai saat ini tidak sedikit warga miskin di setiap desa belum tersentuh sama sekali oleh bantuan tersebut, padahal mereka warga miskin yang betul-betul layak untuk menerima bantuan.

Suradii memandang, persoalan program sosial carut marut tidak henti, P.J. Bupati Kuningan juga harus segera mengevaluasi kinerja Dinsos yang tidak bekerja dengan profesional, diduga lemahnya pembinaan kepada para pendamping program dan penerima program sehingga permasalahan datang terus berganti.

"Saya kira P.J. Bupati Kuningan harus segera turun tangan melakukan evaluasi terhadap kinerja Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kuningan. Jangan sampai persoalan program sosial carut marut tidak henti. Saya pikir kalau di biarkan begitu saja, berarti pemerintah tidak peduli sama rakyatnya," tutupnya

(Fulls)