Kolaborasi Kepala Daerah Dengan DPRD Kota Tebing Tinggi Terindikasi Dugaan Kepentingan Yang Membebankan Dana APBD

Tebing Tinggi, RN Penyelenggaraan Musrenbang mulai tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota dalam menjaring Informasi serta membahas dan menyep...

Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi Berbisnis Pemutaran Film Berjudul “Selembar Itu Berarti”

Pekerjaan Fisik Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi “Terindikasi Dugaan Korupsi Mark Up dan Tidak Sesuai Spesifikasi”

MoU BPKPAD dengan Kejaksaan Negeri Kota Tebing Tinggi

Tebing Tinggi, RN

Penyelenggaraan Musrenbang mulai tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota dalam menjaring Informasi serta membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan daerah yang awaknya menjadi prioritas kegiatan progtan pembangunan di wilayah Kota Tebing Tinggi ditiap tahunnya.

Adapun pelaksanaan Musrenbang itu diduga hanya sebatas teori semata atau jauh panggang dari api dan diduga dialihkan untuk kepentingan pribadi/kelompok semata.

Dugaan pengalihan program Musrenbang daerah Kota Tebing Tinggi itu  diduga akibat adanya program yang katanya bernama POKIR.

Prihal program kegiatan Pokir itu sudah menjadi rahasia umum ditengah masyarakat dan tidak sedikit masyarakat merasa risih atas program itu.

Keberadaan Dugaan kepentingan Pokir itu ternyata mampu mengesampingkan aspirasi masyarakat umum sebab kepentingan Pokir itu diduga merupakan keputusan berbau kekuasaan jabatan untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya saja.

Begitu juga Kolaborasi Kepala Daerah dengan DPRD Tebing Tinggi terindikasi dugaan kepentingan yang mengakibatkan beban Dana APBD ditiap tahunnya, hingga Dana APBD diduga besar pasar dari tiang.

Permasalahan ini sudah menjadi sorotan awak media, hingga awak media sudah mencoba mempertanyakannya hal ini pada Pihak Pemko dan juga Oknum Ketua DPRD Kota Tebing Tinggi berinisial "BS" melalui pesan whatshap tetapi sampai berita ini dimuat, Oknum Pemko dan Oknum Ketua DPRD berinisial "BS" belum memberikan penjelasan.

Komentar salah seorang penggiat korupsi "Chandra" saat dikonfirmasi awak media, mengatakan bahwa permasalahan ini perlu ditelusuri atau dipertanyakan lebih lanjut pada pihak Pemko dan Aparat Penegak Hukum dan mencoba mempertanyakan sejauhmana kebijakan ini masuk dalam iunsur tindak pidana  melalaikan tugas jabatan/menggunakan kekuasaan untuk meloloskan kepentingan pribadi dan kelompoknya..??

Hasil pantauan dan investigasi awak media menemukan bahwa permasalahan terkait dugaan kepentingan ini ternyata sudah berjalan beberapa tahun lamanya dan tanpa disadari telah mengesampingkan Hak masyarakat untuk menikmati pasilitas umum yang masih belum terlaksana secara merata, hal itu diduga akibat Oknum yang mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompoknya semata. 

(S.Tambunan)