Dunia Pendidikan Sumut Jadi Sorotan "Guru Berjuang Mendidik Murid, Oknum Kepsek Diduga Nikmati Dana BOS"

Tebing Tinggi, RN Permasalahan dugaan korupsi di Wilayah Sumatera Utara semakin memprihatinkan sebab cukup banyak Oknum Pejabat Pemda diduga...

Walikota Menghadiri Pelantikan dan Bimbingan Teknis/Pembekalan PPL

Coffee Morning Di Tebing Tinggi

Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW yang dilaksanakan di masjid Ubudiah di Padang Hulu Kota Tebing Tinggi

Tebing Tinggi, RN

Permasalahan dugaan korupsi di Wilayah Sumatera Utara semakin memprihatinkan sebab cukup banyak Oknum Pejabat Pemda diduga tidak lagi khawatir dan tidak lagi merasa malu lakukan korupsi untuk menguntungkan diri sendiri dan kelompoknya.

Adapun prilaku itu mulai membudaya pada beberapa Oknum Kepala Sekolah SMA dan SMK Kota Tebing Tinggi yang diduga tidak transparan dengan pengelolaan keuangan Dana Bos. Sikap beberapa Oknum Kepsek itu diduga kebal hukum sebab pengelolaan dan penyusunan administrasi Dana Bos bobrok atau penyusunan administrasi keuangannya sesuka hati.

Konfirmasi awak media melalui pesan whatshap dan melalui konfirmasi surat pada pihak Sekolah Wilayah Kota Tebing Tinggi sudah dikirimkan awak media tetapi sampai berita ini dimuat, tidak satupun Oknum Kepsek yang mau berikan penjelasan terkait bobroknya data penyusunan administrasi pengelolaan Dana Bos itu.

Salah satu kebobrokan data penyusunan administrasi itu terjadi di SMA Negreri 4 Kota Tebing Tinggi terkait pengelolaan Dana Belanja Bos tahun 2020 mencapai Rp 1,4 miliar, tahun 2021 mencapai Rp 1,5 miliar dan tahun 2022 mencapai Rp 1,4 miliar diduga terindikasi dugaan korupsi.

Komentar salah seorang penggiat korupsi berinisial "Bang Candra" menyampaikan komentarnya pada awak media bahwa, sudah selayaknya prilaku Oknum Kepsek seperti ini dilaporkan ke Aparat Penegak Hukum agar ada bisa ditindak lanjuti secara hukum bila prilaku Oknum Kepsek itu ada ditemukan indikasi dugaan korupsi keuangan daerah.

Fakta lemahnya pengawas dari pihak Dinas Pendidikan Pemprvsu, Inspektorat, DPRD dan Penegak Hukum itu sudah berjalan tiga (3) tahun lamanya, hingga dugaan korupsi yang merugikan keuangan Negara/Daerah semakin bertambah ditiap tahunnya.

Kasus dugaan korupsi beberapa Oknum Kepsek ini sudah menjadi sorotan masyarakat dan Insan Pers. Namun entah mengapa pihak Dinas dan pihak APH masih enggan melakukan penindakan sebagai upaya perbaikan atau pengembalian kerugian keuangan daerah itu.

Kritikan itu sudah menjadi sorotan masyarakat dan Insan Pers, hingga memunculkan asumsi "Guru Berjuang Mendidik Murid, Tetapi Oknum Kepsek Diduga Nikmati Dana BOS". (S.Tambunan)