“Polda Riau Gegabah Menanggapi Aspirasi Masyarakat Melayu Riau"?

Pekanbaru, RN Jamadi,S,S.H.sebagai Tokoh Muda Riau pemerhati Politik yang juga berprofesi sebagai Advokat sangat menyayangkan atas Tindakan ...

'Cukong'Duduk Dikursi Kehormatan Kapolda Riau,Feri Sibarani SH.,MH:Ini Sangat Tidak Etis

Ketua KNPI Riau Ajak Masyarakat Tidak Memilih Kepala Daerah Rakus Jabatan

Anak Pemilik Pasar Gadungan Resahkan Pedagang Pasar Baru Panam

Pekanbaru, RN

Jamadi,S,S.H.sebagai Tokoh Muda Riau pemerhati Politik yang juga berprofesi sebagai Advokat sangat menyayangkan atas Tindakan Gegabah Polda Riau melalui Ditreskrimsus yang diduga telah membuat laporan polisi sendiri atau Laporan Polisi Model A,tanggal 25 Juli 2024 Terhadap Dua Tokoh Melayu Riau yaitu Dr.Cahidir dan Nasrun Efendy yang tergabung dalam LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) FKPMR (Forum Komunikasi Pemuda Masyarakat Riau) dan PPMR (Persebatinan Pemuka Masyarakat Riau) atas Dugaan melakukan Tindak Pidana menyebarkan atau dapat diaksesnya informasi yang bermuatan ujaran kebencian terhadap kelompok maupun individu berdasarkan muatan SARA (Suku, Ras dan Agama) sebagaimana diatur pafa Pasal 45A ayat 2 dan pasal 28 ayat 2 UU NO. 1 tahun 2024 tentang ITE,sehingga Kedua Tokoh tersebut telah diberikan surat permintaan keterangan yang dijadwalkan pada hari senin tanggal 29 Juli 2024.

Hal ini terjadi Karena Dua Tokoh Masyarakat Melayu tersebut menyampaikan pendapatnya atau aspirasinya dengan Membuat Surat Pernyataan,serta menyampaikannya ke Pers serta memberikan kepada partai-partai Politik yang mengusung Calon Gubernur M.Nasir  tentang Penolakan atas dicalonnya M.Nasir dengan beberapa alasan,yaitu meminta kepada partai politik atau pemangku kebijakan betul-betul menjaring calon gubernur Riau secara cermat dan bijak, karena yang bersangkutan dianggap tidak memiliki hubungan historis dan emosional dengan Riau serta yang bersangkutan dianggap telah diketahui khalayak umum tidak terpuji yang tidak sesuai dengan kriteria kepemimpinan melayu serta  dianggap tidak memiliki historis dan ikatan emosional dengan Riau karena selama 3 periode menjabat anggota DPR RI tidak memiliki kontribusi yang nyata dan berarti bagi pembangunan Riau.

Padahal apa yang dilakukan atau disampaikan oleh Dua Tokoh Masyarakat Melayu Riau tersebut adalah hal yang wajar dan hal yang biasa didalam Demokrasi menjelang dilaksanaknnya pemilihan kepalala daerah Provinsi Riau

Karena Provinsi Riau adalah Provinsi yang berbudaya Melayu sehingga hal yang wajar Budaya Melayu dijadikan Dasar.Acuan atau tujuan dalam memilih Calon Kepala Daerah nantinya untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan pemimpin yang terpilih nantinya sesuai atau selaras dengan nilai nilai kebudayaan melayu tersebut

Dari alasan-alasan penolakan tersebut,tidak ada yang melanggar atau yang bertentangan dengan undang-undang karena M.NASIR ditolak bukan karena dia Tak Bersuku Melayu,jika hal ini terjadi barulah Terpenuhi unsur kebencian terhadap seseorang berdasarkan SARA (Suku, Ras dan Agama).

Dengan demikian apa yang disampaikan oleh kedua tokoh masyarakat Melayu tersebut adalah Hak Konstitusinya.

jika kedua tokoh tersebut atau terhadap siapapun orang Riau dilarang untuk menyampaikan aspirasi atau keinginan agar calon gubernur riau atau gubernur Riau yang terpilih nanti diharapkan diutamakan Orang Melayu atau Putra Daerah yang memiliki huhungan historis dan emosional dengan Riau untuk kepentingan pembangunan Riau yang berbudaya melayu,maka malahan hal ini yang melanggar konstitusi dan tidak sesuai dengan konsep Bhineka Tunggal Ika dan NKRI.

Semua orang harus faham tentang konsep Bhineka Tunggal Ika yaitu meskipun kita berbeda beda namun tetap satu jua,artinya didalam kita bernegara kesatuan republik indonesia ini kita harus mengakui terlebih dahulu kalau kita ini memang berbeda-beda sehingga hal tersebut adalah sebuah anugerah yang harus disyukuri,dirawat dan kita harus saling menghargai kemudian barulah kita bersatu.Jangan dibalik mentang-mentang kita sudah ber NKRI maka kita ini sama semua,malahan hal ini yang akan menimbulkan perpecahan.

Jadi sesuai dengan pepatah"Dimana Bumi Di Pijak Disitu Langit Dijunjung”dan“air orang disauk,ranting orang dipatah,adat orang harus dituruti”.

Jadi pada intinya wajar saja dan itu merupakan Hak Konstitusi bagi Orang- Orang Melayu Riau atau Tokoh-Tokohnya yang menjadikan Budaya Melayu dan Riau sebagai dasar untuk menilai calon pemimpinnya

Jadi saya harapkan Polda Riau dan Ditkrimsus maupun terhadap semua Orang Riau bisa memahami akan hal ini sehingga dapat mengambil langkah dengan cermat dan bijaksana.demikian di ungkapkan Jamadi,S,S.H (kumbang)

Penulis:Jamadi,S,S.H,Tokoh Muda Riau Pemerhati Politik yang berprofesi sebagai Advokat.