Pol PP hentikan pembangunan tower tak berizin di Kuningan

Kuningan, RN Sebuah Pembangunan  menara telekomunikasi (Tower) setinggi 62 meter di Desa Legokherang, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan,...

Kuningan, RN

Sebuah Pembangunan  menara telekomunikasi (Tower) setinggi 62 meter di Desa Legokherang, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan, yang diduga kuat tanpa mengantongi izin yang lengkap, kini dihentikan sementara.

Hal itu di jelaskan Kepala bidang penegakan Perda (GAKDA) Sat pol PP Kuningan Herdrayana pada maedia ini Senin malam (19/8/2024).

"Terkait lokasi ada pemanggilan k ktr kang..  Sdh dibuat BAP dan surat pernyataan, tadi  yang proses kasi sama anggota PPNS kang.," kata Hendrayana melalaui WhatsApp pribadinya .

Lebih jauh Kabid Gakda Satpol PP Kabupaten Kuningan tersebut menjelaskan pihaknya baru tau ada pembangunan tower tersebut setelah ada informasi dari rekan media.

"Saya tau informasi ada tower dari rekan media kang.. Makanya langsung cek ke anggota yang di kecamatan kang, Aktivitas dihentikan dulu sebelum ijin terbit kang," tambahnya.

Untuk informasi bahawa pengerjaan proyek pembangunan menara atau tower tersebut sudah berjalan lama dan hampir selesai seperti di lansir dari media online Ularhideungnews.com ,Pembangunan sebuah menara telekomunikasi setinggi 62 meter di Desa Legokherang, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan, diduga kuat berlangsung tanpa mengantongi izin yang lengkap.

Proyek yang berada di atas lahan seluas 12×12 meter ini telah berjalan selama satu bulan dan kini hampir selesai, meskipun belum memperoleh Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang seharusnya menjadi syarat utama dalam pembangunan infrastruktur.

Berdasarkan informasi yang di himpun media tersebut, pembangunan itu baru mencapai tahap verifikasi dokumen perizinan, namun aktivitas di lapangan sudah berjalan lancar.

Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai peran dan pengawasan pemerintah setempat, khususnya dari pihak Kecamatan Cilebak Kabupaten Kuningan yang seharusnya memastikan kelengkapan izin sebelum proyek dimulai.

Sementara menurut informasi Camat Cilebak, Sutarno S.Sos, yang diharapkan dapat memberikan penjelasan terkait hal ini, sulit dihubungi oleh media.

Melihat hal di atas publik pun bertanya tanya mengapa semua itu bisa terjadi apa karena pengusaha merasa kebal hukum,atau ada oknum pejabat yang ikut memperlancar pembangunan yang diduga melanggar aturan dan perundang-undangan tersebut,padahal sudah jelas di jabarkan dalam Dalam UU 32 tahun 2009 pasal 36 tentang perizinan ayat 1 mengatur,  setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. Ayat 2, Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL.

Ayat 3, Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL. Ayat 4, Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Dikatakan, dengan ketentuan pidana, hal itu diatur secara tegas dalam pasal 109 bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1  tahun dan paling lama 3  tahun dan denda paling sedikit Rp 1 miliar dan paling banyak Rp 3 miliar.

Sementara bagi pejabat yang ikut memuluskan perbuatan melawan aturan ada , potensi pidana yang bisa menjerat pejabat negara, sesuai dengan 111 dan 112 UU nomor 32 tahun 2009.

Pasal 111 ayat 1 disebutkan,  setiap pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 3 miliar.

Ayat 2, setiap pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3  tahun dan denda paling banyak Rp 3 miliar.

Pasal 112,  setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 dan pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta.Dari berbagai sumber (fulls)