Ketua BPD Sindangkerta Harapkan Tidak Ada Pungli pada Bansos PKH BPNT

Pandeglang, RN Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sindangkerta, Rian mengharapkan tidak ada praktik pungutan liar (pungli) atau dugaan p...

Pandeglang, RN

Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sindangkerta, Rian mengharapkan tidak ada praktik pungutan liar (pungli) atau dugaan pemotongan atas bantuan sosial (bansos) program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT) yang patut diduga dilakukan oleh perangkat desa Sindangkerta Kecamatan Cibitung Kabupaten Pandeglang, Banten dengan nominal yang cukup fantastis. 

"Menanggapi adanya informasi yang beredar ditengah masyarakat dari beberapa media soal dugaan pungli maupun pemotongan atas bansos PKH BPNT di Desa Sindangkerta terus terang saya sebagai Ketua BPD Sindangkerta awalnya tidak mengetahui adanya kegiatan pungutan tersebut namun sebetulnya lebih baik duduk bareng nanti bisa diklarifikasi, kami dari BPD Sindangkerta siap memfasilitasinya", kata Rian (37) Ketua BPD Sindangkerta melalui telepon genggam, pada Minggu (20/1/25).

Baca juga:

https://www.radarnusantara.com/2025/01/kpm-bansos-asal-desa-sindangkerta-ngaku.html

Ketua BPD Sindangkerta berharap agar masalah ini segera diselesaikan meskipun sudah jelas yang disampaikan oleh H Sarmadi selaku Kepala Desa Sindangkerta bahwa tidak ada pemotongan atau pemungutan pada penyaluran bansos PKH BPNT cuma ada pemberian dari masyarakat, bila diberi saya juga sebagai Ketua BPD tentu mau, beda lagi kalau pemotongan itu pasti dilakukan secara paksa," katanya. 

Walaupun demikian, saya sebagai Ketua BPD Sindangkerta tentu harus turun dulu ke masyarakat dan nanti saya akan sampaikan kembali tanggapannya, karena khawatir ada yang salah persepsi di tengah masyarakat karena terkadang pemotongan itu adalah pemberian.

Kalaupun dana bansos PKH BPNT yang disalurkan kepada beberapa orang yang sudah meninggal dunia tetapi masih terdaftar sebagai penerima itu boleh saja asal diterima oleh ahli waris yang masih tercatat di Kartu Keluarga (KK) yang penting sesuai dengan aturan dan Undang undang yang berlaku dan tidak dikurangi haknya.

"Bila terjadi adanya pengurangan, seperti pemotongan maupun pungutan hak KPM bansos PKH BPNT tentu hal itu tentu tidak diharapkan terjadi, namun kalau benar namanya pemberian masa kita tolak, tetapi bila benar ada pungutan seperti Rp 500.000,- apalagi hingga Rp 1.000.000,- oleh pihak manapun tentu tidak diinginkan" jelas Rian.

Terpisah, H Apip Sekertaris Camat Kecamatan Cibitung menyampaikan terkait dengan isu pungutan bansos PKH BPNT di Desa Sindangkerta itu ranah nya Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang. "Terkait adanya informasi dugaan pungutan atau potongan bansos PKH BPNT di Desa Sindangkerta itu ranah nya Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang sedangkan untuk di kecamatan, kami hanya memfasilitasi saja terkait penyaluran bansos PKH BPNT yang dikhawatirkan oleh saya adalah salah jawab", katanya singkat. 

Red