Tojo Una-Una(Sulteng), RN Kepala desa tumotok kecamatan talatako kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi tengah berinisial JK diduga melak...
Tojo Una-Una(Sulteng), RN
Kepala desa tumotok kecamatan talatako kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi tengah berinisial JK diduga melakukan. Pembongkaran kantor desa Secara total bersama sekelompok warga binaannya sekira bulan juli 2024 kemarin,"
Oknum kades inisial JK bersikap emosional dan arogan Tampa merasa bersalah melakukan tindakan pembongkaran kantor desa akibat tak mau menerima protes dan permintaan pembayaran merasa tersinggung kepada pemilik lokasi.
Sumber dari keluarga pemilik lokasi membeberkan kepada awak media sebelumnya proses pembongkaran kantor desa mereka telah menyampaikan kepada oknum kades JK bagimana kalau lokasi tempat kantor tersebut di bayarkan saja,,"ungkap sumber.'
Hasil konfirmasi awak media kepada keluarga pemilik lokasi mengaku pernah menawarkan tanah mereka agar dibayarkan saja oleh Oknum Kades berapa tahun silam saat dirinya menjabat kepala desa sehingga kedepan status kantor desa menjadi hak mutlak pemdes cetus" Sumber,"
"Eh malah oknum kades JK berucap tak akan membayar bahkan lebih sadis oknum JK dengan arogan berkata kepada keluarga pemilik lakasi "Terima dikubur cina,"alias tak peduli seakan oknum JK diktator berucap ungkap keluarga pemilik lokasi kecewa.
Penulusuran Awak media Radar Nusantara Group dimana beberapa warga yang selama ini menjadi korban tak mendapat jatah bantuan karna bukan pendukungnya akibat bersebrangan pilihan saat pilkades 2016 hingga 2024 mengungkapkan aknum kades sengaja membongkar kantor desa tumotok karna merasa risih dengan cerita yang beredar di kalangan lawan politik saat bertarung Pilkades 2022 silam.
Sumber membeberkan kantor desa tumotok di bangun status hanya di pinjam pakai oleh desa karna selama ini belum ada proses ganti rugi tanah oleh pihak pemerintah desa kepada pemilik lokasi tersebut.
Sehingga dalam keadaan suasana tarik menarik antara pemilik lokasi/tanah dan pemerintah desa sejak dinakodai Inisial,"JK," tidak ada kejelasan pasti sehingga pada sekira bulan juli 2024 oknum kades dengan arogan langsung melakukan pembongkaran kantor desa bersama pendukungnya."
Tak sampai disitu
Sumber mengungkapkan pembongkaran kantor desa oleh Oknum kades inisial "JK. telah membuat pernyataan resmi kepada salah satu media mengatakan kantor desa tak layak lagi di pakai akibat pasca gempa 2023 mengalami keretakan besar padahal menurut sumber pemilik lokasi kantor usai gempa aparat desa kembali berkantor karna kantor desa hanya sedikit mengalami keretakan sumber menduga,"
"bahwa oknum kades JK telah berbohong kepada publik dan pemerintah daerah karna fakta lapangan kantor desa dibongkar total olehnya Karna tak mau membayar lokasi dimana kantor tersebut sudah bertahun tahun sejak oknum kades JK terpilih 2016 silam dua periode sampai tahun 2022." Sumber lain juga membenarkan hal itu dan merasa kecewa dan berkata,'-
"Kantor desa dibongkar semua kayu dan seng tak ada lagi dilokasi lenyap bagai di telan bumi "diduga telah di bagikan oknum kades inisial JK kepada kelompoknya saja,"
"Kantor desa adalah Aset negara dibongkar begitu saja seperti rumah pribadinya Tampa ada konfirmasi kepada lembaga yang berwewenang ini tidak bisa dibiarkan harus di laporkan oknum kades JK sembari berharap kepada media untuk memberitakan oknum kades inisial JK agar pihak kejaksaan tinggi Sulawesi tengah dan Polda Sulteng mengambil sikap tegas atas tindakan kades kebal hukum dan merasa punya relasi membackup jika ada kasusnya.
"Sampai hari ini kantor desa hanya sistem kontrakan saja ada rumah warga dikontrak untuk dijadikan kantor desa ini pak sudah dua rumah yang dilobi oknum kades dan satu tak bertahan lama karma rumah tersebut pemilik sudah memutuskan kontrakan gegara bersebrangan pilihan saat pilkada kemarin ucap Sember,"
"Saya sebagai warga desa tumotok sangat kecewa dengan tindakan kades inisial JK berbuat sendiri tak merasa bersalah dan sudah bertahun tahun pemerintahan yang di bangun seperti dinasti.
"semua orang dalam jajaran pemerintahan terpakai dikendalikan semua dan tidak bisa berbuat apa apa kalo macam macam pasti di ganti Tampa ada pemberitahuan jelas terkait pergantian aparat desa itu sudah menjadi kebiasaan oknum kades selama bertahun tahun.
"Saya bermohon kepada aparat penegak hukum dalam hal ini kejaksaan tinggi Sulawesi tengah dan Polda Sulteng agar oknum kades inisial JK tidak bisa dibiarkan soal pembongkaran kantor desa dan pengelolaan dana desa DD/ ADD setiap tahun diduga ada saja kerugian negara tapi mulus terus Karena pertanggung jawaban di set sedemikian rupa olehnya bersama bendahara sehingga kerugian negara tertutupi.
Salah satu kasus tertutupi ungkapan Sumber selama ini BBM subsidi diperuntukan ambulance desa malah dipakai oknum kades untuk kepentingan pribadi dan Kapal bagang pribadi ungkapan itu beber sumber warga sering mengatakan ambulance dan kapal penangkap ikan bagang sudah menjadi milik pribadi juga dipakai hanya untuk keluarga dekat bukan untuk kepentingan umum kejadian itu sudah lama tapi tak ada warga yang berani melaporkan kepada Aparat Penegak Hukum "APH.' karena merasa takut tak akan mendapat bantuan.
"Perahu ambulance desa di anggarkan puluhan juta dari dana Alokasi Desa tahun 2021/ 2022/2023 sudah berapa kali dijual sampai mesin Tempel Gonta ganti oleh oknum kades diduga seperti orang kaya saja beber sumber,"
"Perahu dibuat yang baru hanya di jadikan sebagai pujian kepada warga seakan dirinya punya uang banyak,,"masih menurut sumber diduga buat perahu baru pake uang negara alasan buat ambulance padahal pake pribadi saja"cetusnya
"sikap kades inisial JK yang tak mau tersaingi itu oleh salah seorang pengusaha di tumotok yang berinisial "DHL." merupakan lawan politik pada saat bertarung Pilkades 2022 silam."
Sumber membeberkan setiap tahun anggaran DD/ADD di gelontorkan oleh negara tak jelas di peruntukan oknum kades karena lebih memilih kepentingan kelompok dari pada kepentingan umum sapa dekat pasti dapat bantuan jika lawan politik lewat saja malah nama digantikan oknum kades kepada orang dekatnya.
"Perahu Bagang saja selama oprasi setahun lebih melaut kami warga Disini tidak tau hasilnya kemana pastinya untuk kepentingan pribadi adapun yang di pekerjakan di kapal bagang bukan kelompok melainkan karyawan saja di gaji oleh oknum kades
"Sumber berharap ada tindak tegas dari APH terkait kinerja aknum kades inisial JK yang merasa kebal hukum dan sok pintar terkait pengelolaan dana alokasi desa sejak dirinya dilantik tahun 2016 silam dan Sember berharap pula kepada kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah dan Polda Sulteng secara khusus dilakukan penyelidikan terkait dana desa
(DD)dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016/2017/2018/2019 hingga 2020 pastinya banyak pertanggung jawaban diduga di rekayasa oleh oknum kades JK tidak sesuai fakta lapangan.
Tambahan : diduga Oknum Kades Inisial JK pernah mengembalikan Kerugian negara dari dana ADD sekira ratusan juta rupiah".Tahun 2022. Saat dirinya maju sebagai calon kepala desa,"Hingga saat ini pasca pengembalian temuan tahun 2022 diduga telah merugikan negara oknum kades tidak dilakukan penahanan oleh APH."
Laporan investigasi lapangan.
Kabiro Radar Group M.Ichan.L
COMMENTS