Parah!! SMPN 2 Kota Bekasi Acuhkan Larangan KDM, Tetap Nekat Gelar Outing Class

BEKASI, RN – SMPN 2 Kota Bekasi tetap nekat menggelar kegiatan outing class ke Yogyakarta pada 16-18 Februari 2025, meskipun te...

BEKASI, RN – SMPN 2 Kota Bekasi tetap nekat menggelar kegiatan outing class ke Yogyakarta pada 16-18 Februari 2025, meskipun telah ada larangan resmi dari Gubernur Jawa Barat, Pj Wali Kota Bekasi, serta tidak mendapat izin dari Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi.

Dalam kegiatan tersebut, setiap siswa kelas IX dikenakan biaya sebesar Rp1,8 juta, ditambah dengan biaya buku tahunan sebesar Rp310 ribu.

Kepala SMPN 2 Kota Bekasi, Arifin Budiana, mengklaim bahwa pihaknya tidak mengetahui adanya Surat Edaran (SE) dari Disdik. Ia juga beralasan bahwa SE tersebut hanya bersifat imbauan dan bukan perintah mutlak.

"Kegiatan outing class ini sudah direncanakan sejak awal tahun ajaran baru, sekitar tujuh bulan yang lalu. Di awal sudah dirapatkan dengan komite. Kalau seandainya dibatalkan, itu akan menimbulkan kerugian besar karena sudah ada biaya yang dikeluarkan untuk EO, transportasi, hotel, dan lainnya," ujar Arifin.

Saat ditanya mengenai izin dari Disdik, Arifin mengakui bahwa pihaknya tidak mendapatkan izin resmi.

"Izin memang tidak ada, tapi itu hanya imbauan," tambahnya.

Sementara itu, melalui akun Instagram resminya, @dedimulyadi71, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa sekolah-sekolah di Jawa Barat dilarang menggelar kegiatan study tour atau outing class yang melibatkan pungutan dana dari siswa.

Dalam pernyataannya, KDM menekankan bahwa sekolah tidak boleh dijadikan ladang transaksi perdagangan dalam bentuk apapun, termasuk dalam kegiatan study tour atau outing class yang membebankan biaya kepada siswa. Ia menambahkan bahwa seluruh kebutuhan sekolah sudah dicakup oleh anggaran pemerintah, sehingga tidak ada alasan bagi sekolah untuk membebankan biaya tambahan kepada orang tua murid.

Larangan ini berlaku untuk seluruh jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, hingga SMA sederajat di wilayah Jawa Barat. Dirinya juga mengingatkan bahwa akan ada sanksi bagi sekolah yang melanggar aturan tersebut, termasuk teguran langsung dari dirinya. Selain itu, masyarakat yang menemukan praktik pungutan di sekolah diminta untuk melaporkan langsung kepadanya. (@nt)