Permohonan Audiensi DPW JPMI Berbuntut Kekecewaan, Pejabat UPP Kelas III Labuan Banten Menghindar

Banten, RN Permohonan audiensi sudah dilayangkan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jaringan Pemuda Mahasiswa Indonesia (JPMI) Banten kepada pihak...

Kapolri Pastikan Pengawalan di Daerah Rawan Diberikan Kepada Pemudik

 Soroti Proyek DPUPR Banten, APWPB dan Aktivis Senior Gelar Audensi di BPK RI Perwakilan Provinsi Banten

 Kejati Banten Naikkan Status Perkara Dugaan Korupsi Proyek Breakwater Cituis Tanggerang 

Banten, RN

Permohonan audiensi sudah dilayangkan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jaringan Pemuda Mahasiswa Indonesia (JPMI) Banten kepada pihak Kantor Unit Penyelenggraan Pelabuhan (UPP) Kelas III Labuhan-Banten dalam rangka untuk melakukan audiensi dengan para Pejabat UPP yang di selenggarakan pada hari Rabu, (19/02/2025) berbuntut kekecewaan. 

Dalam audiensi nya pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam DPW JPMI merasa kecewa lantaran Para Pejabat KUPP Labuhan telah mangkir seolah sengaja menghindar kabur bahkan tidak ada satupun yang menghadiri audiensi hanya ada pegawai staf yang sedang piket padahal pada saat jam kerja, sedangkan KUPP sendiri sudah konfirmasi bahwasanya sesuai dengan jadwal audiensi di gelar. 

Dalam audiensi pemuda dan mahasiswa menyampaikan, beberapa poin ke pada awak media terkait problem yang akan di sampaikan yaitu terkait tentang adanya paling sedikit ada 6 kapal kandas yang belum ditangani di pesisir pantai Banten, khususnya di kabupaten Pandeglang. Ini hal klasik sejak dari tahun 2020 lalu sampai dengan tahun 2025 itu belum ada solusi atau penanganan yang kongkrit dari KUPP KLAS III Labuhan. 

Kepada media, Entis Sumantri Kordinator DPW JPMI Banten menyampaikan bahwasanya kami kecewa dengan audiensi ini, karena para pejabat KUPP Klas III Labuhan-Banten telah mangkir. Sedangkan apa akan kami sampaikan ini hal yang Urgent, karena kami duga telah hancurnya lingkungan Maritim Pandeglang- Banten", ungkap Entis Sumantri yang akrab disapa Tayo. 

Tayo menyampaikan bahwasanya problem tersebut akibat lambannya penanganan kecelakaan di pelabuhan wilayah Labuhan-Banten maka hal seperti ini tidak lepas dari tidak kompetennya aparat Syahbandar di KUPP kelas III Labuan. Karena kami duga sebagian aparat yang bertugas di sana tidak memenuhi standar kompetensi. sertifikasi serta kualifikasi seperti yang disyaratkan di dalam Undang-Undang nomor 5 tentang ASN", cakapnya. 

Akibat tidak kompetennya aparat-aparat tersebut, setiap kali terjadi kecelakaan mereka lebih memilih bertelur di dalam kantornya ketimbang mendatangi lokasi kejadian dan melakukan pemeriksaan pendahuluan seperti yang diatur di dalam undang-undang 17 tahun 2008 tentang pelayaran pada Bab XI bagian ketujuh yang menyebutkan bahwa penanganan kecelakaan kapal adalah di tangan Syahbandar, sebagai pelaksana pemeriksaan pendahuluan.

Parahnya lagi, ketimbang menjadi bagian pemerintahan yang memimpin serta memerintahkan pemilik kapal untuk segera mengevakuasi kapalnya, mereka diduga lebih memilih membantu mencarikan pembeli besi tua agar kapal tersebut dapat dipotong di lokasi kejadian." Tegasnya

Hal ini sangat bertentangan dengan peraturan Menteri Perhubungan nomor 71 tahun 2013 seperti yang sudah diubah dengan peraturan Menteri Perhubungan nomor 27 tahun 2022 khususnya pasal 14 yang mengatakan bahwa penyingkiran harus diselesaikan dalam waktu maksimum 180 hari setelah kejadian, juga betentangan dengan PP No. 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim, Permenhub No. PM 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim serta Konvensi Hongkong tentang Penutuhan Bangkai Kapal (Ship Recycling).

Sementara, Kordinator wilayah II Pian HT, mengatakan kami sangat kecewa seolah-olah KUPP Klas III Labuhan-Banten ini, ilpil dan anti kertik kami sebagai Agents Of Change dan Agent of Sosial Control Pemuda dan Mahasiswa sangat lah menyayangi sikap para pejabat KUPP Klas III Labuhan-Banten ini." Paparnya 

Hal ini tentu diperparah dengan tidak pernahnya pejabat-pejabat tersebut dirotasi ke posisi dan tempat yang memang sesuai dengan keterbatasan kemampuannya. Di tempat lain setiap kali ada kejadian kecelakaan pelayaran niaga, Syahbandar selalu menjadi pejabat pertama yang mendatangi lokasi kejadian untuk melihat dan menentukan bantuan apa yang dibutuhkan, bukannya berdiam diri didalam kantor saja"katanya.

Dampak dari keterbatasan pengetahuan mereka sangat fatal untuk Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten yang memang alur lautnya ramai serta seringnya terjadi gelombang yang cukup besar. Sehingga pantai-pantai di sana berubah menjadi kuburan kapal yang tidak ditangani sama sekali.

Menurutnya, masyarakat memiliki peran besar dalam membantu menegakkan aturan yang ada karena hal ini diatur di dalam undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran pada pasal 274 Tentang Peran Serta Masyarakat khususnya poin 3 (d). Menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang terhadap kegiatan penyelenggaraan kegiatan pelayaran yang mengakibatkan dampak penting terhadap lingkungan. 

Atas dasar banyaknya aturan yang dilanggar oleh pejabat KUPP kelas III Labuan ini, maka sudah sepantasnya Direktur Jenderal Perhubungan Laut mencopot atau minimal memindahkan pejabat-pejabat bawahannya tersebut ke tempat di mana mereka tidak perlu melihat kapal ataupun tidak perlu menyelesaikan permasalahan kecelakaan kapal karena di anggap tidak berkompeten", katany. 

Dengan ini kami Dewan Pimpinan Wilayah Jaringan Pemuda Mahasiswa Indonesia (DPW JPMI) Banten, akan mengawal persoalan ini hingga tuntas dan kami akan datangi kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub), KLHK RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), BPK RI, dan Kejagung RI. Untuk turun tangan langsung selesai kan Wilayah Kemaritiman yang ada di Pesisir Pelabuhan Pandeglang Provinsi Banten dan periksa semua pejabat yang yang tidak kompeten di KUPP Klas III Labuhan-Banten, pungkasnya. (red).