Bawaslu Kota Bekasi Gelar Evaluasi Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pemilih tahun 2024

BEKASI, RN– Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi menggelar rapat evaluasi bersama para pemangku kepentingan dalam acara ...

Ombudsman Jakarta Raya Apresiasi Pelayanan di Samsat Kota Bekasi

Syahrir Berharap Dewan Baru Bisa Bersinergi dengan Eksekutif

DPRD Kota Bekasi Segera Umumkan Nama Calon Pimpinan Definitif

BEKASI, RN– Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi menggelar rapat evaluasi bersama para pemangku kepentingan dalam acara bertajuk Ngabuburit Pengawasan: Evaluasi Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan 2024. Acara ini berlangsung di Hotel Amarosa pada Jumat (14/3/2025) dan dihadiri berbagai pihak, diantaranya Kesbangpol, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat (Ormas), serta kelompok rentan seperti penyandang disabilitas.

Komisioner Bawaslu Kota Bekasi, Choirunnisa Marzoeki, menekankan bahwa pendidikan politik bukan hanya tanggung jawab Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), tetapi juga menjadi kewajiban bersama.

"Pendidikan politik bukan hanya tugas Bawaslu dan KPU, tetapi juga pemerintah, sekolah, kampus, serta Ormas dan LSM. Bahkan media pun berperan dalam memberikan informasi yang mengedukasi masyarakat," ujar Nissa dalam keteranganya kepada awak media.

Pada kesempatan tersebut, Nissa menyoroti rendahnya tingkat partisipasi pemilih di Kota Bekasi, yang hanya mencapai 55 persen dari total 1,8 juta pemilih.

"Ada berbagai faktor yang menyebabkan angka partisipasi rendah, mulai dari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin hingga kendala administratif, seperti pemilih yang pindah domisili atau tidak menerima undangan memilih, ungkapnya.

Meskipun tahapan pemilu telah berakhir, ia menegaskan bahwa upaya pendidikan politik harus tetap berjalan.

"Bawaslu bersama KPU akan terus mengawal proses demokrasi, termasuk melalui media sosial untuk menyebarluaskan informasi terkait pemilu dan demokrasi," imbuhnya.

Selain itu, ia juga menyoroti peran media dalam menjaga netralitas serta memberikan edukasi politik yang objektif kepada masyarakat.

"Kritik terhadap media yang dianggap terpecah belah dan berpihak juga menjadi salah satu poin evaluasi dalam pertemuan tersebut," tandasnya. (@nt)