Terkait Serah Terima Lahan Dan Bangunan Eks Kantor Kejari "Kajari Tebing Tinggi Terkesan Bagai Pahlawan"

Tebing Tinggi, RN Proses tukar guling Lahan dan Bangunan Eks Kantor Kejaksaan Negeri antara Pemko dengan Kajari Tebing Tinggi sudah memakan ...

Pekerjaan Fisik Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi “Terindikasi Dugaan Korupsi Mark Up dan Tidak Sesuai Spesifikasi”

MoU BPKPAD dengan Kejaksaan Negeri Kota Tebing Tinggi

Disdik Kota Tebing Menjadi Sorotan Publik “Korupsi Makin Tidak Terkontrol”

Tebing Tinggi, RN

Proses tukar guling Lahan dan Bangunan Eks Kantor Kejaksaan Negeri antara Pemko dengan Kajari Tebing Tinggi sudah memakan waktu begitu panjang.

Dimana proses tukar guling itu diduga hanya menguntungkan pihak Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi saja, sementara Pemko Tebing Tinggi hanya bisa menelan ludah saja atas kerugian diderita.

Dugaan pengalihan kata terkait tukar guling itu pun berubah menjadi serah terima Kajari yang dinyatakan pada berbagai media massa.

Sehingga makna serah terima itu seakan menyatakan bahwa Oknum Kajari terkesan menjadi pahlawan buat Pemko Tebing Tinggi atas pemberian hibah lahan dan bangunan kantor Eks Kejari itu.

Menyikapi hal ini, awak media mencoba meminta komentar melalui pesan whatshap pada oknum Ketua DPRD Tebing Tinggi "Sakti Kadaffi Nasution" tetapi sampai berita ini dimuat, balasan pesan atau komentar belum juga didapatkan (7/3).

Kebijakan ini menjadi perbincangan dikalangan penggiat korupsi sebab proses tukar guling diduga diubah menjadi serah terima, hingga terkesan bahwa Kajari bagai pahlawan yang telah memberikan lahan dan kantor Eks Kejaksaan tanpa imbalan atau ganti untung.

Pernyataan Kajari terkait serah terima ini pun diduga berbau melepaskan tanggungjawab sebab kondisi Lahan dan Bangunan Eks Kantor Kejaksaan Negeri saat ini sudah lama diterlantarkan oleh pihak Kajari Tebing Tinggi.

Diduga untuk memuluskan proses itu, Kajari Tebing Tinggi menyatakan diberbagai media massa bahwa sudah beberapa periode pergantian Kepala Kejaksaan Tebing Tinggi namun proses kesepakatan serah terima lahan dan bangunan mulai berjalan tahun 2017 selalu tertunda dan akhirnya terlaksana ditahun 2025 tertanggal 5 Maret 2025.

Kebijakan ini memunculkan pertanyaan publik, apa penyebab kesepakatan tertunda begitu lama, masalah regulasi aturan hukum tentang hibah, mengapa keberadaan DPRD tidak dilibatkan saat serahterima terjadi dan masalah dugaan melalaikan tugas dalam menjaga Aset Negara selama ini hingga bangunan kantor Kajari diterlantarkan begitu lama yang mengakibatkan bangunan mengalami kerusakan akibat dibobol maling (pagar besi, teralis besi, komentar jendela, komentar pintu, daun pintu, daun jendela dan seng kantor).

Permasalahan ini mestinya menjadi perhatian pihak BPK RI, Kejatisu, Kejagung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu terkait kerugian keuangan daerah atas beban berat Dana APBD Pemko Tebing Tinggi selama beberapa tahun lamanya hanya karena kebijakan sekelompok oknum. (S.Tambunan)